21 Layanan Kesehatan Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Per Agustus 2024

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang mulai beroperasi sejak 2014 dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. 

Seperti asuransi kesehatan lainnya, peserta BPJS Kesehatan harus membayar iuran setiap bulan. Selama status kepesertaan aktif, peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di klinik dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Pemerintah memberikan kemudahan bagi peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan memasukkan sejumlah penyakit ke dalam daftar yang bisa ditangani. 

Namun, meskipun BPJS Kesehatan memberikan banyak manfaat dalam memperoleh fasilitas kesehatan, namun tidak semua layanan kesehatan bisa ditanggung atau diklaim dengan BPJS Kesehatan. 

Berikut adalah daftar layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Daftar 21 Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
4. Pelayanan kesehatan yang jaminan pertanggungannya diberikan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai atau ketentuan yang ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan sesuai hak kelas rawat peserta.
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.
8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi.
9. Gangguan kesehatan atau penyakit ketergantungan obat dan/atau alkohol.
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
13. Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik.
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, atau wabah.
16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah.
17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
21. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

Itulah beberapa kondisi yang dikecualikan dari layanan BPJS Kesehatan. Untuk dapat memanfaatkan layanan yang tersedia, peserta BPJS Kesehatan harus mengikuti prosedur yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan memahami batasan-batasan ini, diharapkan peserta BPJS Kesehatan dapat lebih bijaksana dalam menggunakan layanan kesehatan yang tersedia.